Esai Inayah Ilahiyyah; Realokasi Dana Desa di Tengah Gempuran Pandemi Covid-19

Realokasi Dana Desa di Tengah Gempuran Pandemi Covid-19

Covid-19, makhluk mikroskopis mampu membuat ambyar semua planning yang sudah tersusun rapi di awal tahun 2020, tak tanggung-tanggung makhluk mikroskopis ini mampu melakukan travelling ke berbagai dunia tak terkecuali indonesia. Alih-alih ke datangannya menghantam berbagai sektor sendi-sendi kehidupan masyarakat, yang utamanya mengganggu kesehatan manusia. Namun, secara umum juga memperburuk aktivitas ekonomi global. Bagaimana tidak, aktivitas perdagangan antar Negara terganggu dan proses produksi terhambat yang akhirnya bermuara terhadap kemerosotan ekonomi. Berbagai upaya dilakukan oleh pemangku kebijakan untuk memutus rantai penyebaran covid-19, social distancing measures (menjaga jarak sosial) menjadi salah satu upaya yang diberlakukan seluruh daerah di Indonesia. Namun kebijakan social distancing kelihatannya belum sepenuhnya dipahami secara baik oleh masyarakat, terlebih imbauan tidak mudik dari pemerintah menjelang bulan puasa membuat kepanikan para perantau. Dilema para perantau mulai terasa, antara harus bertahan di perantauan atau kembali ke kampung halaman yang tentunya ada konsekuensi di setiap pilihannya.

Sejauh ini memang tidak ada larangan mudik, akan tetapi sejumlah kepala daerah tetap mengimbau kepada masyarakat yang merantau untuk tidak mudik selama pandemi covid-19 karena dikhawatirkan terjadi penularan covid-19 secara massif dan membentuk episentrum penyebaran baru. Kendatipun demikian, tak semua masyarakat pro terhadap langkah yang diambil pemangku kebijakan, ribuan perantau yang kontra terhadap kebijakan tersebut malah nekat colong start pulang kampung. Adanya pro-kontra tersebut memunculkan alternatif yakni, siapapun yang mudik maka otomatis berstatus langsung Orang Dalam Pemantauan (ODP) dengan catatan pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari.

Sampai disini masih belum selesai, perasaan insecure (khawatir yang berlebihan) dialami beberapa masyarakat pedesaan yang mengkhawatirkan bahwa para pemudik membawa virus covid-19. Di lain sisi, masyarakat desa yang mendapatkan penghasilan harian harus menelan pahitnya situasi dan kondisi yang terjadi saat ini, pedagang di kantin sekolah tak berjualan lagi, pedagang di tempat-tempat wisata untuk sementara tidak berjualan hingga sopir taksi pun mengalami penurunan pendapatan. Lalu apa yang bisa dilakukan para pemangku kebijakan? Jika dilihat dari kasus sebelumnya, dua permasalahan sedang atau akan dihadapi oleh pedesaan bagaimana desa mampu mengatasi ledakan para pemudik yang memutuskan untuk pulang kampung yang mengakibatkan keresahan bahkan masyarakatpun sampai insecure dan yang kedua bagaimana desa menjaga stabilitas perekonomian masyarakat pedesaan ditengah gempuran pandemi covid-19.

Dikutip dari pemberitaan media online CNNIndonesia.com, Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa sejumlah kepala desa sudah mulai member laporan realokasi penggunaan anggaran dana desa kepada pemerintah pusat. Realokasi dilakukan untuk penanganan penyebaran pandemi covid-19. Langkah tersebut sejalan dengan arahan dari Presiden Joko Widodo, sebagai tindak lajut dari Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKDT).

Dengan ralokasi dana desa yang menjadi upaya Tanggap Covid-19 memprioritaskan penguatan kesehatan masyarakat sebagai upaya pencegahan dan penanganan covid-19 salah satunya desa dapat menyediakan tempat karantina untuk masyarakat pemudik, sehingga tidak membuat resah masyarakat lainnya. Dan realokasi dana desa juga digunakan untuk swakelola dengan sistem Padat Karya Tunai Desa (PKDT) untuk memperkuat daya tahan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat ditengah gempuran pandemi covid-19. Dalam hal ini dukungan dari perangkat desa, pendamping desa, bidan desa, tokoh agama, kader Penggerak Masyarakat Desa, Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Tim Relawan Desa Covid-19 serta seluruh masyarakat desa untuk bersatu dan kompak untuk memastikan pengalokasian dana desa sehingga dapat memenuhi kebutuhan tanggap covid-19 di desa yang transparan dan akun tabel, dengan penuh harap dapat memutus rantai penyebaran pandemi covid-19 serta tetap menjaga stabilitas ekonomi masyarakat desa ditengah gempuran pandemi covid-19.

Tentang Penulis:

Inayah Ilahiyyah, penulis asal Desa Jadung, Dungkek Kabupaten Sumenep. Lahir di Sumenep, 02 April 1999. Lulusan S1 Jurusan Ekonomi Management di UIN Sunan Ampel Surabaya. Bisa bersilaturahmi di beberapa akun media sosialnya.

IG: @Inayahilahiyyah

FB: @Inyah Ila