Rakyat dalam Panggung Demonstrasi; Petrus Budi Utomo

Dalam pandangan skeptisisme, apapun yang kita terima patut diragukan kebenarannya. Selama diri kita mampu meragukannya, maka ragukanlah. Terlepas dari konotasi baik atau buruk segala hal di dunia ini perlu kita cermati dengan pengetahuan yang kita miliki. Di sinilah awal mula jalan kritis yang mengajak manusia menemukan nilai-nilai yang tersembunyi. Pikiran rasionalis ialah menemukan kebenaran berdasarkan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Meskipun kebenaran sendiri bersifat tidak menetap, namun setidaknya inilah landasan pemikiran yang disepakati dengan cara ilmiah.


Beberapa hari terakhir, Indonesia diramaikan dengan aksi massa melakukan demonstrasi di masing-masing wilayah. Hampir sebagian besar aksi diakomodir oleh kelompok mahasiswa dan diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat yang bersimpati terhadap fenomena Omnibus Law Cipta Kerja. UU yang dikenal dengan UU Cilaka ini menarik perhatian berbagai kalangan terutama anak muda dan para pengamat yang merasa memiliki tanggungjawab moral tuk memperjuangkan hak buruh dan lingkungan. Munculnya istilah baru dalam masyarakat seolah menciptakan konflik tersendiri bagi orang yang kurang memahami sistem dan fungsi Omnibus Law.


Berbagai aksi penolakan di lontarkan masyarakat, entah bentuk demonstrasi, mosi tidak percaya, aksi peretasan, atau surat penolakan. Adanya berbagai respon yang muncul di masyarakat seakan jadi katarsis tersendiri yang menemukan momen tepat untuk diluapkan, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Hal ini menunjukkan dimensi bawah sadar manusia mulai memperlihatkan eksistensinya.

Konsepsi ego dalam psikoanalisis yang seharusnya berperan dalam pengendalian diri terlihat lemah sehingga tak heran bila perilaku yang ditampilkan banyak berisi emosi kemarahan. Selain itu ditemukan tingkat pemahaman yang tak sebanding dengan jumlah massa menunjukkan adahal lain yang memicu masyarakat bertindak demikian. Dalam artian, melihat fenomena ini tak melulu pada tema demonstrasi Omnibus Law Cipta Kerja melainkan ada maksud tersembunyi dari masing-masing partisipan.

Di berbagai tempat dan aksi tak asing dengan istilah solidaritas, alas an kuat yang mendasari begitu banyaknya peserta. Solidaritas erat kaitannya dengan kehidupan sosial, baik dengan teman atau kelompok yang bersinggungan. Hal ini mengacu pada kesadaran kolektif yang di utarakan Durkeim dalam teori solidaritas miliknya, dimana hati nurani kolektif dianggap sebagai kesadaran bersama dan bersifat mengikat.

Dalam artian, kesadaran tersebut harus dimiliki bila ingin diterima oleh suatu kelompok masyarakat sehingga terjadi proses menyamakan persepsi yang mengarah pada perilaku konformitas. Melihat perilaku yang muncul, aksi mereka tergolong sebagai aksi solidaritas mekanik karena terkesan ada keyakinan yang mendarah daging yaitu paradigm tuk melawan oknum pemerintah, melawan ketidak adilan dan melawan penindasan rakyat bawah. Namun yang terkesan ganjil ialah dasar solidaritas mereka percayai yakni empati yang dimiliki sebagai seorang manusia. Maka dari itu mari kita urai fenomena empati ini dengan kajian keilmuan.


Empati adalah kemampuan memikirkan dan merasakan kondisi orang lain yang disertai sikap dan tindakan. Hal ini menunjukkan aspek kognitif serta afektif perlu menjadi landasan dalam berempati. Begitu pula konatif yang menjadi respon lanjutan atas pikiran dan perasaan seseorang. Ketiga hal ini perlu ada, baru dikatakan individu atau kelompok melakukan empati dan sekarang mari kita lihat fenomena yang terjadi di lapangan.


Sebagian besar para partisipan belum pernah berdialog dengan para buruh dan pengamat lingkungan mengenai UU Omnibus Law Cipta Kerja. Tak perlu jauh-jauh melihat respon pelbagai kalangan, kita lihat saja para demonstran yang sebagian besar masih belum mengerti apa yang diperjuangkan. Hal ini menunjukkan peran kognitif dalam memahami pola piker buruh dan pengamat lingkungan tak bekerja sepenuhnya, adahal yang terlewatkan begitu saja. Memang ada literasi yang bias dijadikan landasan ilmiah namun pikiran semacam ini kadang jadi distorsi pola pikir yang seakan memaksa pikiran kita tuk dipikirkan orang lain.

Makin rancu lagi ketika buah pikiran sebagian partisipan di tekan pada khalayak dengan alasan menambah dukungan. Hal ini menjadi indikasi adanya kediktatoran yang mengarah pada propaganda politis, yang mana ditemukan hegemoni kelompok dalam mempertahankan dominasinya. Hipotesis semacam ini didapat karena melihat fenomena lapangan soal banyaknya identitas yang dibawa sedangkan ruang empati serta intelektual terasa minim. Maka dari itu terkesan ganjil bila aksi massa selalu dikatakan menyuarakan aspirasi rakyat tertindas karena setiap partisipan memiliki visi dan misi masing-masing. Tak heran bila sebagian besaraksi berakhir kericuhan dan pengrusakan fasilitas publik.


Bukan bermaksud menyalahkan, namun cukup disayangkan bila tak ada evaluasi serta perbaikan terkait fenomena demonstrasi. Melihat sejarah unjuk rasa dunia, demonstrasi kerap dilakukan untuk menuntut revolusi. Tak jarang pula berakhir kekerasan bahkan ada pula yang meregang nyawa. Meskipun niatnya tuk mencari kesejahteraan bersama, namun metode yang dilakukan ialah jalan kegaduhan. Kiranya perlu mendapat perhatian lebih, karena pengamat juga sudah bosan bila aksi unjuk rasa kerap menimbulkan aksi anarkis yang merugikan banyak orang. Beragam alasan juga muak didengar bila selalu jadi dalih pembenaran untuk menyangkal perilaku immoral partisipan.


Tak hanya menyoroti para peserta yang turun kejalan, melainkan orang yang berdiam diri dengan beragam dalih pun kerap muncul kepermukaan. Seperti membandingkan aksi dengan pencapaian individu, menghujat aksi unjuk rasa, kemudian menorehkannya di sosial media. Seakan mereka tampil sebagai kutub lain dalam fenomena penolakan Omnibus Law Cipta Kerja. Menurut penulis, motif mereka adalah eksistensi, bagaimanapun mereka juga tak mau kalah dengan orang yang turun kejalan. Dari beberapa orang yang memilih tidak ikut unjuk rasa memiliki beragam alasan antara lain kurang peduli, memilih tindakan lain dan berkeinginan ikut namun tak bisa. Hanya saja kerap muncul dengan alasan memiliki alur pikir yang lebih baik.


Pada dasarnya orang yang memilih unjuk rasa maupun tidak sama-sama ingin menunjukkan eksistensinya dan memiliki simpati namun dengan kadar yang berbeda. Simpati memang diperlukan sebagai langkah awal, tapi bila tak ada langkah konkrit mengubah keburukan menjadi kebaikan terkesan sama saja dan takada yang berubah. Bagi sebagian orang dalih kritis selalu jadi kambing hitam tuk melakukan pertentangan dalam menentukan mana yang paling benar. Kritis berarti mengetahui hal yang tidak diketahui orang lain dengan kata lain nalar berperan penting tuk menunjukkan kemampuan memahami.

Cukup disayangkan bila pemahaman mengenai aksi unjuk rasa dianggap sebagai cara yang paling tepat. Demonstrasi penolakan pada dasarnya cukup sebagai simbol akan ketidak setujuan-nya terhadap sistem yang berkuasa. Maka dari itu aksi lalu dijadikan langkah awal, bukan jadi langkah akhir yang berhenti begitu saja.


Penulis bukan buzzer atau pun orang sewaan yang menyerang balik penentang pemerintahan, hanya saja mengkomentari perilaku masyarakat juga diperlukan agar tak muncul masyarakat yang anarkis. Dikhawatirkan euphoria UU Omnibus Law Cipta Kerja memupuk rasa kebencian yang tak mendasar sehingga menimbulkan aksi tak terkendali lainnya.

Sangat disayangkan pula bila semangat yang dibawa partisipan hanya jadi panggung dan kendaraan politik untuk mengambil alih kekuasaan.
Maka dari itu aksi turun kejalan di rasa cukup jadi peringatan keras kepada pemerintah pusat. Mengingat juga saat ini masih dalam pandemic Covid-19 yang melarang adanya kerumunan dalam jumlah besar.

Tinggal langkah selanjutnya lah yang perlu disiapkan, bila ingin terus memperjuangkan hak buruh dan lingkungan. Meski terkesan sulit namun masih ada beberapa hari bagi kaum intelektual tuk menyiapkan rumusan yang dapat dimasukkan sebagai materi Perpu. Setelah ini perlu digencarkan diskusi sebagai bentuk penanganan yang tentunya sesuai prosedur dan bidangnya masing-masing.

Bukan bermaksud membatasi melainkan perlu ada landasan serta rumusan yang kuat untuk tindakan selanjutnya. Bahasan diskusi pun jangan hanya terpaku pada pembatalan UU Omnibus Law Cipta Kerja karena lagi-lagi terasa sulit dalam kasus semacam ini. Maka dari itu, pandangan juga perlu diperluas missal membantu mencari solusi lain atas alasan negara membuat dan mengesahkan UU tersebut.

Mengingat Indonesia tengah dilanda krisis ekonomi, maka dibutuhkan sinergi serta penanganan yang tepat guna terciptanya kesejahteraan yang diimpikan.


Mengutip kata bijak Che Guevara, tokoh revolusi Argentina “Saya bukan seorang pembebas. Pembebas tidak ada. Orang-orang membebaskan diri mereka sendiriā€. Seperti halnya dalam fenomena penolakan UU Omnibus Law CiptaKerja, tidak ada yang tampil sebagai pembebas, baik demonstran atau pun pemerintah. Dalam beragam niat, gejolak ini seolah jadi panggung bagi siapa untuk kembali eksis setelah sekian lama terbatasi pandemi. Ada katarsis yang muncul sebagai letupan hasrat manusia, dan bila tak dikontrol maka hasrat akan meledak suatu saat. Pembebasan tersulit ialah membebaskan dirinya sendiri.

Tentang Penulis:

Petrus Budi Utomo, lahir di Kudus 1997, berkegiatan di Teater Aura Universitas Muria Kudus, jika ingin berkenalan bisa mengunjungi akun media sosialnya:

IG: Petrus_budi97